Informasi Detail
| Call Number | : | 421 Awa a 2012 - 1 |
| Judul | : | Analisis Fatwa MUI No 6 Tahun 2010 (Tentang Penghalalan Vaksin Meningitis bagi Calon Jama'ah Haji Indonesia) |
| Judul Asli | : | |
| Judul Seri | : | |
| |
||
| Pengarang | : | AWALUDIN \07421016 NURUL SLAMET PEMBIMBING: |
| Subyek | : | 1.FATWA MUI 2.VAKSIN MENINGITIS 3.CALON JAMA'AH HAJI INDONESIA |
| |
||
| Abstrak | : | MUI adalah Suatu lembaga yang independen didalam mengeluarkan fatwa, Permasalahan-permasalahan yang difatwakan oleh MUI adalah masalah-masalah yang dianggap memliki dampak besar terhadap umat Islam, seperti fatwa tentang vasektomi, SDSB,Penghalalan vaksin meningitis bagi calon jamaah haji dan masih banyak fatwa-fatwa lainnya, apakah fatwa tersebut murni untuk kemaslahatan umat ataukah ada intervensi dari pihak lain yang berkepentingan, Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini: Pertama, Bagaimana dasar-dasar pertimbangan MUI menentukan hukum vaksin meningitis, Kedua, Bagaimana content fatwa MUI yang relevansinya dalam kehidupan saat ini. Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian Analitik Deskriftif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data literer atau library research (studi pustaka). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer berupa Quran,hadis,kaidah fikih dan buku-buku serta dokumen-dokumen terkait tema penelitian ini terutama hasil Fatwa MUI No 6 Tahun 2010. Teknik analisis data yang digunakan adalah content analisys (analisis isi) dengan paradigma kritis. Sementara pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini ada tiga: pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis fatwa MUI adalah menggunakan konsep maqashid al-syari?ah, yaitu konsep penetapan hukum yang memberikan prioritas pada aspek kemaslahatan (al-maslahat al-?ammah). Konsep maqashid al-syari?ah( tujuan Hukum Islam) merupakan konsep penetapan hukum yang telah lama ada. Namun demikian, hal yang membedakannya adalah bahwa konsep ijtihad, Karena biasanya ada perbedaan pendapat antara MUI pusat dengan MUI daerah aspek yang dominan dalam pertimbangan penetapan hukum adalah MUI Pusat, dengan catatan apabila ada perbedaan pandangan antara MUI Pusat dan MUI Daerah harus dimusyawarahkan untuk diambil jalan tengahnya. Dalam konteks Indonesia, MUI berpandangan bahwa cita-cita penetapan hukum yang ideal tersebut akan dapat dicapai dengan mengembangkan sifat universal ajaran Islam melalui dinamisasi hukum Islam yang menurutnya adalah untuk kemaslahatan ummat, dan menghilangkan keragu-raguan umat Islam Indonesia dengan cara merespon pertanyaan umat, terutama menyangkut masalah orang banyak yaitu dengan mengeluarkan fatwa agar dapat dijadikan sebagai pedoman. Metodologi MUI didalam mengeluarkan sebuah fatwa, yaitu metode istinbath hukum yang didukung dengan pendekatan kultural (sosio-kultural). Metode pertama yaitu, metode yang digunakan MUI untuk membangun hubungan struktur hukum yang berpedoman pada gabungan antara Qur?an, Sunnah,ijma? ulama dan kaidah fikih. Sementara pendekatan sosio-kultural yaitu pendekatan yang digunakan MUI dalam |
| |
||
| Lokasi | : | Perpustakaan Pusat UII |
| Jenis | : | Skripsi |
| DDC | : | 421 |
| |
||
| Penerbit | : | Prodi Hukum Islam FIAI UII |
| Tahun Terbit | : | 2012 |
| |
||
| ISBN / ISSN | : | / |
| Jumlah Eksemplar | : | 1 |
| Jumlah Tersedia | : | 0 |
| Jumlah Ditempat | : | 0 |
| |
||
| Informasi Digital | ||
| Abstrak | : | abstract.pdf |
| Cover | : | cover.pdf |
| Daftar isi | : | daftar isi.pdf |
| Preliminary | : | preliminari.pdf |