Informasi Detail
| Call Number | : | 346.07 Per k 1 |
| Judul | : | Ketidakseimbangan Kedudukan Antara Franchisor dan Franchisee dalam Pelaksanaan Franchise Agreement |
| Judul Asli | : | |
| Judul Seri | : | |
| |
||
| Pengarang | : | Permatasari Mahdiati Fauziah PEMBIMBING: Malik Camelia |
| Subyek | : | 1.HUKUM DAGANG |
| |
||
| Abstrak | : | Studi ini bertujuan untuk mengetahui ketidakseimbangan kedudukan antara franchisor (pewaralaba) dan franchisee (terwaralaba) dalam pelaksanaan franchise agreement (perjanjian waralaba). Karena dalam pelaksanaannya kebanyakan terwaralaba dirugikan dari kontrak waralaba yang berbentuk baku dengan prinsip take it or leave it. Kontrak tersebut timbul karena posisi pewaralaba yang lebih kuat dibanding terwaralaba (tidak seimbang), yang nantinya dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana kedudukan pewaralaba dan terwaralaba dalam pelaksanaan perjanjian waralaba?; dan Bagaimana akibat hukum dari perjanjian waralaba yang mengandung ketidakseimbangan kedudukan antara pewaralaba dan terwaralaba?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, makalah, artikel, yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan dengan analisis kualitatif dan dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian waralaba terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara pewaralaba dan terwaralaba, yaitu kedudukan lebih kuat pada pewaralaba dibandingkan dengan terwaralaba. Hal ini dikarenakan pewaralaba memiliki posisi tawar yang lebih tinggi atas perjanjian waralaba dengan hanya memberikan pilihan take it or leave it bagi terwaralaba. Perjanjian waralaba dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sah subjektif suatu perjanjian, dan mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan sepanjang para pihak menghendaki demikian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pewaralaba mengikutsertakan terwaralaba dalam membuat perjanjian waralaba dan bukan didasarkan pada kontrak baku yang telah ada. Bagi terwaralaba yang merasa dirugikan atas kedudukan tidak seimbangan kedudukan yang dimiliki pewaralaba, agar mengupayakan keadilan untuk dirinya, salah satunya dengan upaya hukum yaitu dengan memintakan pembatalan perjanjian di hadapan pengadilan. |
| |
||
| Lokasi | : | Perpustakaan Pusat UII |
| Jenis | : | Skripsi |
| DDC | : | 346.07 |
| |
||
| Penerbit | : | Fak. Hukum UII |
| Tahun Terbit | : | 2008 |
| |
||
| ISBN / ISSN | : | / |
| Jumlah Eksemplar | : | 1 |
| Jumlah Tersedia | : | 0 |
| Jumlah Ditempat | : | 0 |
| |
||
| Informasi Digital | ||
| Abstrak | : | abstract.pdf |
| Cover | : | cover.pdf |
| Daftar isi | : | daftar isi.pdf |
| Preliminary | : | preliminari.pdf |